HALO JEPARA- Pernyataan sikap yang disuarakan sejumlah LSM di Kabupaten Jepara pada Sabtu (1/2) “menambah ramai” polemik terkait penerapan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) 2025. Sebab kini, polemik terkait besaran ideal upah sektoral tak hanya kalangan buruh, pengusaha dan Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara saja, namun ada juga pihak lain yang mengklaim mewakili warga Jepara.
Sejumlah ormas yang ikut bersuara itu seperti MPC Pemuda Pancasila Jepara, DPC GRIB Jaya dan lainnya. Ormas ini meminta Pj Gubernur Jateng segera menetapkan revisi UMSK Jepara 2025 sesuai pengajuan Pj Bupati Jepara yang baru.
Pernyataan sikap sah-sah saja. Hanya saja muncul kekhawatiran hal ini bakal memicu konflik antara kalangan buruh vs ormas. Sebelumnya, saat buruh menggelar demo menolak peninjauan ulang UMSK Jepara 2025, juga sempat muncul aksi demonstrasi tandingan yang menyuarakan aspirasi sebaliknya.
Disinyalir, aksi demo tandingan itu seiring sejalan dengan sikap sejumlah asosiasi pengusaha yang menyatakan keberatan dan mengancam akan mencabut investasinya serta tidak memperpanjang kontrak kerja buruh yang habis pada 2025. Kepentingan pengusaha itu mendapat dukungan sebagian organisasi masyarakat (ormas) yang mengkhawatirkan dampak hilangnya investasi bagi Jepara.
Jepara: Magnet Investasi yang Tetap Kokoh
Namun, di tengah ketegangan ini, perlu dipahami bahwa iklim investasi di Jepara sebenarnya sangat kondusif. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat industri furnitur dan kerajinan terbesar di Indonesia, dengan reputasi global yang kuat.
Infrastruktur menuju pelabuhan, jaringan transportasi, serta keberadaan tenaga kerja terampil membuat Jepara tetap menarik bagi investor.
Oleh karena itu, ancaman pencabutan investasi tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menekan kebijakan yang telah melalui mekanisme dialog sosial antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Sejarah industri di Jepara membuktikan bahwa kota ini memiliki daya tarik yang berkelanjutan bagi investor. Beberapa faktor utama yang mendukung iklim investasi di Jepara antara lain adanya keunggulan tenaga kerja.
Jepara memiliki sumber daya manusia yang kompetitif dengan keahlian tinggi, terutama di sektor mebel, garmen, dan manufaktur. Ketersediaan tenaga kerja yang berpengalaman adalah aset bagi investor yang ingin menjaga kualitas produksi.
Produk-produk Jepara telah menembus pasar global, dari Eropa hingga Timur Tengah. Keberadaan klaster industri furnitur, garmen, dan jaringan ekspor yang kuat menjadi alasan utama mengapa investasi tetap stabil di Jepara.
Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran bisnis, seperti akses ke pelabuhan dan kawasan industri. Selain itu, regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi para investor.
Ancaman pencabutan investasi yang digaungkan sebagian pengusaha lebih merupakan strategi tekanan agar kebijakan upah dikaji ulang. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa kenaikan upah yang proporsional tidak serta-merta menghambat investasi.
Sebaliknya, dengan daya beli buruh yang meningkat, roda perekonomian daerah justru semakin bergairah. Daerah Khusus Jakarta misalnya, kebijakan kenaikan UMK yang melonjak di era gubernur Anies Baswedan, justru berkontribusi menjaga stabilitas ekonomi provinsi.
Jangan Benturkan Buruh vs Ormas
Aksi buruh yang akan terus turun ke jalan harus disikapi dengan bijak agar tidak berujung pada benturan sosial yang lebih luas. Upaya bina damai dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Perlu adanya dialog tripartit yang berkelanjutan oleh fasilitasi pemerintah.
Pemerintah harus terus menerus memfasilitasi pertemuan antara buruh, pengusaha, dan perwakilan masyarakat untuk merumuskan solusi yang tidak merugikan pihak manapun. Transparansi dalam pembahasan dampak ekonomi dari keputusan upah dapat meredakan ketegangan.
Ormas yang khawatir terhadap hilangnya investasi perlu diberikan pemahaman berbasis data tentang stabilitas ekonomi Jepara. Pemerintah dan akademisi dapat berperan dalam memberikan kajian mendalam mengenai dampak positif kebijakan upah yang layak.
Daripada saling mengancam, pengusaha dan buruh sebaiknya menggunakan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan perbedaan pandangan terkait kebijakan upah. Langkah ini lebih produktif dibandingkan aksi saling menekan yang berujung konflik berkepanjangan.
Pemerintah daerah mesti berkomitmen untuk menjaga investasi. Hal demikian perlu ketegasan sekaligus penegasan bahwa kenaikan UMK-UMSK bukanlah ancaman bagi investasi, melainkan bagian dari upaya menyeimbangkan kesejahteraan buruh dan stabilitas ekonomi. Insentif bagi pengusaha yang tetap berinvestasi di Jepara dapat menjadi solusi agar iklim usaha tetap menarik.
Buruh Jepara memiliki hak untuk memperjuangkan upah yang layak, sementara pengusaha juga memiliki kepentingan dalam menjaga keberlanjutan bisnisnya. Namun, ancaman pencabutan investasi tidak boleh dijadikan alat untuk menekan kebijakan yang sudah sesuai dengan aspirasi pekerja.
Iklim investasi di Jepara tetap kuat, didukung oleh tenaga kerja terampil, akses pasar global, serta infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan damai dan dialog konstruktif agar perselisihan ini tidak berujung pada konflik berkepanjangan.
Buruh, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan demikian, Jepara dapat terus berkembang sebagai pusat industri yang adil dan berdaya saing tinggi, tanpa mengorbankan kesejahteraan buruh maupun keberlanjutan investasi.
Kesejahteraan buruh bukan ancaman bagi investasi, melainkan pondasi bagi ekonomi yang lebih kuat. Ketika kesejahteraan pekerja meningkat, daya beli naik, dan roda ekonomi berputar lebih cepat, itulah investasi jangka panjang yang sesungguhnya untuk meningkatkan produktivitas.
Kepedulian terhadap investasi tidak boleh mengorbankan hak-hak buruh yang telah diperjuangkan dengan adil dan demokratis. Jangan biarkan kepentingan sesaat mengaburkan pandangan tentang kesejahteraan bersama.
Sebagai bagian dari masyarakat, ormas seharusnya menjadi jembatan dialog, bukan bahan bakar yang memperkeruh situasi. Mari bersama membangun Jepara sebagai kota yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tanpa harus mengorbankan pihak manapun.
Dr. Muh Khamdan, Pembina Paradigma Institute
