HALO JEPARA- Biaya haji tahun 2025 diupayakan turun. Hanya saja, berapa besaran nominal haji tahun depan belum dipastikan karena masih harus melalui berbagai tahapan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Wachid saat kegiatan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji yang digelar di Rumah Joglo Aspirasi Margoyoso, Kalinyamatan Kabupaten Jepara, Rabu (11/12/2024).
Hadir dalam kegiatan ini Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Muhammad Daud, mantan Kepala Kantor Kemenag Jepara M Habib dan puluhan peserta dari berbagai elemen di Kota Ukir.
Abdul Wachid mengatakan pihaknya berkomitmen terus mendorong perbaikan layanan haji, mulai dari urusan pesawat, katering, hotel dan berbagai hal lainnya. Perbaikan layanan itu diproyeksikan juga bisa menekan biaya haji.
Wakil rakyat dari Fraksi Gerindra itu mencontohkan tahun lalu, biaya haji Rp 93 juta. Sedang nilai manfaat yang didapat dari BPKH sekitar Rp 37 juta per jemaah haji. Praktis, jika jemaah haji sudah menyetor Rp 25 juta saat pendaftaran maka tinggal melakukan pelunasan sekitar Rp 30 juta.
Jika perbaikan layanan terus berjalan pihaknya optimis BIPIH pada tahun-tahun mendatang bisa lebih ringan.
“Satu sisi perbaikan layanan terus kita dorong. Sisi lainnya BPKH juga kita genjot untuk terus menaikkan keuntungan yang mereka peroleh dari pengelolaan dana haji. BPKH itu mengelola dana haji sekitar Rp 164 triliun. Tiap tahun mereka dapat keuntungan Rp 7 trilliun, itu yang digunakan untuk subsidi biaya haji. Tahun depan kita ingin bisa tembus Rp 8 triliun agar nilai manfaat yang didapat jemaah haji juga bisa lebih besar,” kata anggota DPR asal Jepara ini melalui keterangan tertulis.
Untuk haji tahun 2025, kata Abdul Wachid pelaksanaan haji masih diurusi oleh Kementrian Agama dan Badan Haji yang diketuai Gus Irfan Yusuf.
Sedang untuk tahun 2026, urusan haji diproyeksikan sudah sepenuhnya dipegang Badan Haji.
Menurut Abdul Wachid, pada masa transisi ini, Komisi VIII ingin memastikan pelaksanaan haji berjalan transparan, akuntabel serta pelayanannya lebih baik dari sebelumnya.
“Presiden Prabowo juga berulangkali mengingatkan agar jangan sampai ada korupsi. Tamu Alloh jangan dikorupsi. Makanya kita concern di situ, kalau celah-celah kebocoran itu bisa ditutup kita yakin biaya haji bisa turun lagi. Tapi berapa nominal haji tahun depan belum diputuskan,” tandasnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas BPKH Muhammad Daud mengatakan pihaknya juga berkomitmen mendorong efisiensi haji. Jika efisiensi bisa dilakukan juga akan menjamin keberlangsungan nilai manfaat dana haji yang dikelola jajarannya.
“Dari Rp 164 triliun yang kita kelola, sebesar Rp 160 triliun yang kita putar dan nilai manfaatnya digunakan untuk subsidi haji yang tahun lalu jumlahnya Rp 8,2 triliun. Termasuk juga tambahan tabungan haji yang sudah disetor jemaah. Jadi kalau awal daftar mereka setor Rp 25 juta, nanti tabungan mereka bisa jadi Rp 26 juta atau lebih,”
“Sedang sisanya Rp 4 triliun itu dana abadi umat. Dana ini kita gunakan untuk berbagai kemaslahatan mulai dari pengadaan ambulans, perbaikan masjid, madrasah, bencana alam, beasiswa dan lainnya,” tutur Daud.
Daud menegaskan jika berbagai kemaslahatan berupa ambulans dan lainnya tidak menyentuh dana haji yang berasal dari setoran awal calon jemaah haji.
“Makanya sosialisasi ini kita lakukan agar publik juga bisa memahami BPKH. Kalau ingin melihat laporan detail kinerja hingga keuangan BPKH bisa dicek lewat internet. Kita transparan,” tandasnya.
