Waket Komisi VIII DPR Abdul Wachid Gelontor Bantuan Antisipasi Bencana di Jepara, Rawan Longsor Hingga Krisis Air

Waket Komisi VIII DPR Abdul Wachid Gelontor Bantuan Antisipasi Bencana di Jepara, Rawan Longsor Hingga Krisis Air
Waket Komisi VIII DPR Abdul Wachid Gelontor Bantuan Antisipasi Bencana di Jepara, Rawan Longsor Hingga Krisis Air

Waket Komisi VIII DPR Abdul Wachid Gelontor Bantuan Antisipasi Bencana di Jepara, Rawan Longsor Hingga Krisis Air

HALO JEPARA- Bencana alam masih membayangi wilayah Kabupaten Jepara. Berbagai elemen diwanti-wanti terus meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak yang dipicu bencana alam tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Wachid saat kegiatan Sosialisasi Strategi Penanggulangan Bencana yang digelar di Pendopo RA Kartini Jepara, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan ini diikuti puluhan peserta mulai dari personel BPBD, relawan, hingga perangkat daerah yang mengurusi kebencanaan di Kota Ukir.

“Jepara itu rawan longsor, banjir hingga krisis air. Jadi ada semua makanya kita perlu perkuat kewaspadaan karena bencana bisa terjadi kapan saja,” kata wakil rakyat asal Jepara ini.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan bantuan bantuan mobil truk tangki air untuk Kabupaten Jepara dari BNPB yang diserahkan H. Abdul Wachid kepada Wakil Bupati Jepara M Ibnu Hajar.

LIHAT JUGA :  Ini Hotline Aduan Program MBG di Jepara, Buka 24 Jam Nonstop 

Hadir dalam kegiatan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, BNPB Nadhirah Seha Nur, Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar, dan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jepara Arwin Nur Isdianto.

Abdul Wachid mengatakan pihaknya juga menginisiasi agar Jepara mendapat bantuan sepeda motor trail yang bisa menjangkau kawasan dataran tinggi di Jepara. Sebab di kawasan itu rawan terjadi bencana longsor yang penanganannya membutuhkan sarana transportasi yang cepat dan mampu menembus medan terjal.

“Jepara ini asal saya. Makanya kita maksimal bersinergi melakukan berbagai kegiatan untuk masyarakat Jepara. Komisi VIII memang bermitra dengan BPNB. Ke depan anggaran untuk BNPB akan kita tambah agar penanganan bencana lebih maksimal,” ujar wakil rakyat asal Partai Gerindra ini.

LIHAT JUGA :  Ini Capaian Pembangunan Jalan Hingga RTLH Progam TMMD di Kecapi, 2 Pekan Sudah 70 Persen

Sementara itu, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo yang diwakili Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar (Gus Hajar), menjelaskan berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, Kabupaten Jepara berada pada kelas risiko sedang dengan skor 119,49. Namun, jika kita lihat lebih rinci, beberapa jenis ancaman masih berada pada kategori tinggi, antara lain banjir, kebakaran, gelombang tinggi, serta kekeringan.

Khusus untuk kekeringan, hasil kajian risiko 2023–2027 menunjukkan bahwa dari 195 desa/kelurahan di Jepara, 192 desa berada pada risiko tinggi. Data tiga tahun terakhir juga mencatat ribuan jiwa terdampak kekeringan, dengan distribusi air bersih mencapai jutaan liter yang dilakukan oleh BPBD bersama mitra.

“Untuk peralatan BPBD Jepara sudah mencukupi dan siap digunakan, termasuk personel. Kami juga sudah menjalin koordinasi dengan tiap kecamatan serta melakukan pemetaan daerah rawan bencana,” ujarnya.

LIHAT JUGA :  Penerbangan ke Bandara Dewadaru Karimunjawa Bakal Dilayani Pesawat ATR 42 Penumpang

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara telah menyusun strategi penanganan krisis air bersih 2026–2028. Antara lain pembuatan dan optimalisasi sumur bor, pembangunan jaringan pipanisasi baru, perbaikan jaringan pipa yang rusak, peningkatan kinerja PDAM. Tidak hanya itu, penguatan sinergi dengan dunia usaha dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Sembari menunggu penanganan jangka panjang, droping air bersih dengan truk tangki tetap menjadi solusi darurat. Karena itu, bantuan mobil truk tangki air yang kita terima hari ini sangat relevan dan bermanfaat. Begitu pula dengan chainsaw, yang akan memperkuat kesiapsiagaan kita dalam menghadapi potensi bencana alam.

“Bencana adalah urusan bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kebersamaan, kita bisa memperkuat ketangguhan
Jepara dalam menghadapi ancaman bencana,” jelasnya. (*)