Badai di Tanah Demak: Pangeran Wiryokusumo dan Sengkarut Mataram-VOC
Oleh Dr M Kholidul Adib (Sekretaris Yayasan Kota Wali Demak)
HALO JATENG – Pangeran Wiryokusumo, yang juga dikenal sebagai Panembahan Krapyak merupakan Bupati Demak tahun 1734-1757 M. Ia merupakan salah satu tokoh kunci dalam dinamika politik Jawa pada abad ke-18.
Sebagai Bupati Demak, posisinya sangat strategis sekaligus rentan karena berada di antara dua kekuatan besar: Kesultanan Mataram Islam di pedalaman dan maskapai dagang Belanda (VOC) di pesisir utara.
Berdasarkan silsilah dari catatan biografi keluarga KH Muslih Abdurrahman (Pendiri Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak yang masih keturunan Pangeran Wiryokusumo), disebutkan bahwa Pangeran Wiryokusumo adalah putera Pangeran Sujatmiko (Wijil II / Notonegoro II) putera Pangeran Agung (Notoprojo) putera Pangeran Sabrang putera Pangeran Ketib putera Pangeran Hadi putera Sunan Kalijaga (Kanjeng Sunan Kalijaga).
Pangeran Wiryokusumo disebut Panembahan Krapyak, merujuk pada gelar kehormatan yang berkaitan dengan tempat tinggalnya di kampung Krapyak Demak.
Di sejumlah daerah di Jawa seperti di Demak, Solo, Yogya dan Semarang terdapat tempat bernama Krapyak yang dalam sejarah dan tata ruang tradisional Jawa merujuk pada kawasan hutan atau padang luas yang dipagari dan dilindungi khusus sebagai tempat perburuan hewan liar (seperti rusa atau menjangan) oleh para raja dan kaum bangsawan.
Sebagai penguasa di wilayah bekas kesultanan Demak yang pernah jaya di masa lalu, Pangeran Wiryokusumo dituntut untuk setia kepada kebijakan berdikari yang digaungkan oleh para ulama dan sesepuh Demak, khususnya dalam membendung pengaruh asing.
Di sisi lain, Demak sebagai vasal (daerah bawahan) Mataram dan kota di pantura memiliki ketergantungan ekonomi yang besar pada jalur perdagangan Laut Jawa, yang saat itu mulai dimonopoli oleh VOC.
Terjepit di antara tuntutan loyalitas radikal terhadap Mataram dan pragmatisme ekonomi VOC, posisi Pangeran Wiryokusumo mencerminkan dilema berat para penguasa pesisir Jawa kala itu.
Pilihan politik yang diambilnya sering kali berujung pada kecurigaan dari kedua belah pihak. Mataram mencurigai para adipati pesisir berkhianat, sementara VOC menganggap mereka sebagai ancaman militer.
*Aliansi dengan Pangeran Sambernyawa*
Kecurigaan penguasa Mataram dan VOC terhadap para adipati di pesisir bisa dimaklumi karena situasi politik Jawa saat itu sedang tidak stabil, terutama setelah Sunan Pakubuwono II (Raja Surakarta) wafat tahun 1749 kemudian digantikan oleh Sunan Pakubuwono III.
VOC yang mendukung pengangkatan Pakubuwono III supaya dapat mempertahankan dominasinya di Mataram. Namun Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi menentang pengangkatan Pakubuwono III dan melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Suksesi Jawa III (1749–1757).
Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa memimpin perlawanan sengit melawan VOC dan sekutunya. Raden Mas Said pada tahun 1742 sudah memulai perlawanan dalam peristiwa Geger Pacinan melawan VOC dan Pakubuwono II.
Perlawanan Raden Mas Said dimaksudkan untuk melanjutkan cita-cita ayahnya (Arya Mangkunegara) yang hendak membela rakyat Mataram dari penderitaan dijajah VOC.
Perang Suksesi Jawa III berujung pada Perjanjian Giyanti (1755) yang memecah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Raden Mas Said yang kecewa dengan Perjanjian Giyanti tidak tinggal diam. Ia masih terus melawan tiga musuh sekaligus: VOC, Pakubuwono III, dan Hamengkubuwono I.
Dampak perjanjian ini VOC semakin berkuasa di pantura dan menjadikan para bupati di pantura semakin mudah dikontrol VOC.
Pangeran Wiryokusumo tidak suka dengan hal itu, maka ia pun ikut membantu perjuangan Raden Mas Said di wilayah pantura.
Raden Mas Said juga dibantu Kiai Kasan Nur Iman dari Wonogiri yang dijadikan guru dan penasehat sekaligus mertuanya. Selama 16 tahun, pasukan Raden Mas Said tidak pernah berhasil ditangkap.
Perang ini berakhir melalui Perjanjian Salatiga pada Maret 1757 sehingga Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa mau berdamai dan menyatakan kesetiaan, kemudian diberikan wilayah kekuasaan mandiri bernama Kadipaten Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryta (KGPAA) Mangkunegara I.
Setelah perjanjian Salatiga Raden Mas Said memimpin Kadipaten Mangkunegaran dan perlawanan Raden Mas Said pun berhenti. Namun hal itu tidak berarti Pangeran Wiryokusumo harus ikut berhenti melawan.
Ia tetap mempertahankan sikap kritis dan perlawanan lepada VOC yang semakin mengendalikan wilayah pantura.
*Demak Pecah Jadi Dua*
VOC tidak suka dengan sikap Pangeran Wiryokusumo yang tidak mau dikendalikan, maka VOC menurunkan Pangeran Wiryokusumo dari jabatan bupati Demak dengan mengangkat adiknya sebagai bupati Demak yang baru.
Padahal dukungan ulama dan masyarakat Demak masih sangat kuat kepada Pangeran Wiryokusumo untuk bertahan sebagai Bupati.
Pada titik inilah Demak terbelah menjadi dua: Kadipaten Demak Kaloran dipimpin Pangeran Wiryokusumo dan Kadipaten Demak Kidulan yang dipimpin adiknya. Batas wilayah dua kadipaten Demak ini sungai Tuntang lama.
Kisah Pangeran Wiryokusumo alias Panembahan Krapyak sang bupati Demak ini menjadi catatan penting dalam historiografi Jawa.
Sebagai penguasa pesisir, namanya abadi sebagai simbol perjuangan penguasa lokal yang berusaha mempertahankan kedaulatan tanah kelahirannya di tengah derasnya arus kolonialisme Eropa dan hegemoni kekuasaan pedalaman.[]
