BPS Jepara Latih 1.246 Petugas Pendataan Sensus Ekonomi 2026, Bupati Tekankan Integritas dan Akurasi Data
HALO JEPARA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara menggelar Pelatihan Petugas Pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di D’Season Hotel, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan ribuan petugas yang akan terjun langsung melakukan pendataan ekonomi di Kabupaten Jepara.
Kepala BPS Kabupaten Jepara, Isnaini, menuturkan bahwa pelatihan tersebut diikuti oleh 1.246 petugas, yang terdiri dari 1.076 Petugas Pendata Lapangan (PPL), 138 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), serta 32 petugas organik BPS.
Pelatihan diselenggarakan dalam tiga gelombang, yakni Gelombang I pada 2–4 Juni 2026, Gelombang II pada 8–10 Juni 2026, dan Gelombang III pada 12–14 Juni 2026.
Untuk mendukung kelancaran pelatihan, BPS Jepara menyiapkan sejumlah lokasi pelatihan yang tersebar di beberapa hotel dan resort. Lokasi tersebut meliputi Hotel D’Season Premiere dengan empat kelas, Hotel Ono Joglo Resort empat kelas, Horison Resort Antawina tiga kelas, Sekuro Village Beach tiga kelas, Syailendra Hotel Syariah satu kelas, dan Palm Beach Resort satu kelas.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan bagian penting dari upaya pembangunan Indonesia. Menurutnya, kualitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan.
“Ini menjadi bagian dari pembangunan Indonesia. Saya berharap seluruh petugas menjaga integritas dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Sensus ekonomi ini merupakan agenda penting yang dilaksanakan secara berkala sehingga menghasilkan data yang semakin baik dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Bupati menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah lahir dari data yang akurat. Oleh karena itu, ketersediaan data yang valid menjadi faktor penting agar kebijakan yang diambil tidak keliru dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Karena kebijakan itu diambil dari data. Kalau tidak ada data atau datanya tidak akurat, maka kebijakan yang dihasilkan bisa keliru. Ketidaktransparanan suatu data juga dapat mengakibatkan kecelakaan terhadap kebijakan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh responden untuk memberikan informasi yang sebenarnya saat proses pendataan berlangsung.
Menurutnya, data yang diberikan masyarakat tidak akan merugikan siapa pun, justru menjadi modal penting dalam merancang pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
Selain itu, Witiarso berpesan kepada seluruh petugas agar mampu membangun komunikasi yang baik dengan responden. Petugas diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman sehingga masyarakat tidak merasa khawatir ataupun tertekan saat memberikan informasi.
“Petugas harus mampu membuat responden merasa aman dan nyaman. Jangan sampai muncul konflik atau kekhawatiran apa pun terhadap dirinya. Dengan begitu, proses pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas,” pungkasnya.
Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi petugas lapangan sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Jepara berjalan optimal, menghasilkan data yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. (*)
