Dukung Sekolah Rakyat, KAHMI Jepara: Solusi Pendidikan Kaum Miskin
HALO JEPARA— Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jepara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II dan Seminar Regional di Gedung Shima, Jepara, Minggu (13/7).
Kegiatan ini dihadiri pengurus dan anggota KAHMI serta sejumlah tokoh dan pemangku kebijakan daerah.
Bupati Jepara Witiarso Utomo diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Muh Tahsin, S.H., M.A.
Rakerda II dan Seminar Regional ini mengusung tema “Peran KAHMI Dalam Mengawal Sekolah Rakyat Demi Terwujudnya Masyarakat Adil dan Makmur”. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan peran KAHMI dalam mendukung akses pendidikan inklusif bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Koordinator Presidium MD KAHMI Jepara, H. Choirul Anwar, M.M., menegaskan pentingnya Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata keadilan sosial.
“Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga keberadaban, partisipasi, dan pengakuan atas hak setiap warga negara,” ujar anggota DPRD Jepara ini.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik , Muh Tahsin, S.H., M.A., menyampaikan komitmen Pemda Jepara terhadap program ini.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Kecamatan Pakis Aji dan mengalokasikan anggaran Rp220 miliar dari pusat untuk pengembangan Sekolah Rakyat.
“Tahun ajaran pertama akan dimulai di gedung BLK Jepara, Pecangaan. Dimulai tahun ini,” kata Tahsin.
Di sela-sela kegiatan juga dilakukan penyerahan hibah badan hukum dari notaris dan KAHMI kepada komunitas disabilitas yang mengelola rumah pelayanan sosial di bawah naungan Dinsospermades Jepara.
Seminar ini juga menghadirkan tiga narasumber utama yakni Kepala Dinsospermades Jepara, Edi Marwoto, A.P., M.M., Kabid SMP Disdikpora Jepara, Ahmad Nurrofiq, S.Pd., M.Pd., serta Sekjen MD KAHMI Jepara sekaligus praktisi pendidikan, Solkhan, S.Pd., M.Pd.
Dalam paparannya, Edi Marwoto menekankan bahwa pendidikan harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Program Sekolah Rakyat akan menyasar warga miskin ekstrem (kategori desil 1 dan 2).
“Pendekatannya berbasis data dari DTSEN (Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional),” ujarnya.
Ahmad Nurrofiq mengatakan di Jepara tercatat ada 4.082 anak di Jepara tidak bersekolah. Menurutnya berkat progam nasional Sekolah Rakyat yang akan diterapkan di Jepara, mereka akan mendapat akses pendidikan gratis dan berasrama dari jenjang SD hingga SMA.
“Sekolah Rakyat ini didesain berbeda dari sekolah biasa. Kurikulumnya dikembangkan secara holistik dengan muatan karakter, kepemimpinan, spiritualitas, dan softskill,” jelasnya.
Sementara itu, Solkhan mengkritisi masih adanya kelompok masyarakat yang tak terjangkau sekolah negeri. “Ada warga yang tinggal jauh dari sekolah, terlalu miskin untuk membiayai hidup selama sekolah, bahkan gelandangan. Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab semua itu,” ungkapnya.
Ia menutup paparannya dengan menyebut bahwa kehadiran Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam mengangkat derajat kaum miskin, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan agama dan amanat konstitusi. (Bagus Irawan, MD KAHMI Jepara)
