Banjir di Jepara Selatan, Alarm Penataan Kembali Kawasan Industri di Bumi Kartini

Banjir di Jepara Selatan, Alarm Penataan Kembali Kawasan Industri di Bumi Kartini
Banjir di Jepara Selatan, Alarm Penataan Kembali Kawasan Industri di Bumi Kartini

HALO JEPARA- Bencana banjir yang melanda kawasan Jepara bagian Selatan, terutama di Kecamatan Mayong, Welahan, Kalinyamatan, dan Nalumsari, menjadi alarm bagi perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan.

Beberapa titik strategis seperti akses jalan di Desa Sengon Bugel, Pelang, Pelemkerep, dan Mayong Lor direndam banjir sehingga arus lalu lintas di kawasan itu terhambat. Bahkan jalan raya Jepara-Kudus, yang berada di perbatasan Desa Pelang dan Sengonbugel sempat lumpuh pada Kamis (6/2/2025) malam.

Jika ditelusuri lebih dalam, faktor utama di balik fenomena ini bukan sekadar tingginya curah hujan, melainkan perubahan fungsi lahan yang masif akibat ekspansi kawasan industri tanpa mitigasi lingkungan yang memadai.

Kecamatan Mayong, yang secara geografis memiliki kontur alami sebagai kawasan resapan air, kini semakin dipenuhi oleh pabrik-pabrik skala besar. Beberapa di antaranya adalah PT Pakland World of Jepara, PT Bomin Permata Abadi, PT SAMI, PT Petrotlima Gresik, PT Inti Seni Dijaya, serta Mayong Square.

Keberadaan industri ini tentu mendatangkan manfaat ekonomi berupa investasi dan penyerapan tenaga kerja hingga puluhan ribu orang. Namun, di sisi lain, dampaknya terhadap lingkungan tidak bisa diabaikan.

LIHAT JUGA :  Korban Banjir Kudus Digelontor Bantuan Rp 382 Juta, Ini Peruntukannya

Hilangnya lahan resapan menyebabkan air hujan yang sebelumnya terserap secara alami kini mengalir ke kawasan yang lebih rendah tanpa hambatan berarti. Hasilnya, daerah seperti Pelemkerep, Kuanyar, Pelang, Mayong Lor, Tigajuru, dan Sengon Bugel menjadi wilayah langganan banjir.

Tanpa adanya perencanaan tata ruang yang bijaksana, kawasan industri ini justru memperparah kerentanan bencana di wilayah sekitar, sebagaimana banjir di jalan raya Kudus-Jepara.

Banjir yang terjadi di Jepara Selatan tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Jalan-jalan utama yang tergenang air membuat distribusi barang dan mobilitas penduduk menjadi terhambat.

Selain itu, rumah-rumah warga dan fasilitas umum turut terdampak oleh genangan air yang sulit surut akibat minimnya sistem drainase yang memadai.

Pembangunan kawasan industri semestinya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis.

Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan menyediakan lahan pengganti sebagai kawasan resapan air. Selain itu, rekayasa teknis seperti pembangunan sumur resapan, drainase berbasis ekohidrologi, dan jaminan ketersediaan ruang terbuka hijau harus menjadi bagian dari kebijakan perencanaan wilayah. Jika sengaja menyusuri kawasan Mayong atas, sudah banyak ruang terbuka namun tidak hijau lagi sebagai dampak pembukaan lahan.

LIHAT JUGA :  Banjir Pantura Demak-Semarang, Pemprov Jateng Tambah Pesawat Operasi Modifikasi Cuaca
Pengendara menuntun sepeda motornya usai berusaha melibas banjir yang merendam jalan Jepara - Kudus turut Desa Pelang Jepara, Kamis (6/2/2025) malam. (Foto: Ist)
Pengendara menuntun sepeda motornya usai berusaha melibas banjir yang merendam jalan Jepara – Kudus turut Desa Pelang Jepara, Kamis (6/2/2025) malam. (Foto: Ist)

Curah Hujan Bukan Kambing Hitam

Seringkali, banjir disalahkan pada faktor curah hujan yang tinggi. Padahal, secara prinsip, air hanya mencari jalannya sendiri. Jika tanah tidak mampu menyerap air akibat alih fungsi lahan, maka air akan mengalir menuju daerah yang lebih rendah.

Inilah yang terjadi di Jepara Selatan. Tanpa mitigasi yang tepat sebagaimana pelebaran dan pendalaman sungai sekaligus pengaturan drainase yang terintegrasi, banjir akan menjadi bencana berulang setiap musim penghujan tiba.

Pemerintah daerah bersama pihak industri mesti segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi permasalahan ini. Kebijakan tata ruang yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan harus ditegakkan, termasuk dengan menerapkan regulasi ketat terhadap pembangunan di kawasan resapan air.

Tidak hanya itu, pendekatan berbasis nature-based solutions seperti restorasi lahan basah dan penghijauan kembali perlu dipertimbangkan sebagai strategi jangka panjang.

Fenomena banjir di kawasan Jepara Selatan, khususnya di Kecamatan Mayong dan sekitarnya, tidak bisa dianggap sebagai kejadian alam semata. Perubahan fungsi lahan yang masif akibat perluasan industri tanpa perencanaan yang matang menjadi faktor utama di balik peristiwa ini.

LIHAT JUGA :  Detik-detik Mobil Terbakar Saat Isi BBM di SPBU Welahan Jepara

Jika tidak segera diatasi dengan kebijakan yang tepat, ancaman banjir akan semakin parah di masa mendatang.

Sudah saatnya pembangunan industri berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Perlu ada langkah nyata untuk merekayasa agar air dapat terserap ke dalam tanah, bukan hanya mengalir dan menggenangi kawasan yang lebih rendah.

Tanpa itu, Jepara Selatan akan terus menghadapi siklus bencana yang semakin sulit dikendalikan.

Muh Khamdan, Pengurus LTN MWC NU Nalumsari