Desa Kedungleper Disasar TMMD, Bangun Jalan Usaha Tani dan 3 RTLH, Target Kelar Sebulan
HALO JEPARA- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2026 resmi dibuka di Lapangan Desa Kedungleper, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Rabu (15/7/2026).
Program yang berlangsung hingga 13 Agustus 2026 itu akan mengerjakan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 953 meter serta tiga unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan TMMD menjadi wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Selama 30 hari pelaksanaan, berbagai kegiatan fisik maupun nonfisik akan dikerjakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Selama 30 hari ke depan, mulai hari ini 15 Juli hingga 13 Agustus 2026, Desa Kedungleper akan menjadi pusat gotong royong kita. Program ini lahir dari suara dan kebutuhan riil masyarakat melalui mekanisme bottom-up planning,” kata Witiarso saat membuka TMMD.
Menurutnya, sasaran utama pembangunan fisik tahun ini adalah pengecoran jalan usaha tani yang menjadi akses penting bagi aktivitas pertanian warga. Pembangunan tersebut didanai melalui sinergi Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Jepara dengan nilai material pengecoran mencapai Rp450 juta.
“Jalan usaha tani ini merupakan jalur logistik dan urat nadi perekonomian petani. Dengan akses yang lebih baik, hasil panen bisa diangkut lebih cepat dan biaya distribusi menjadi lebih murah. Kami optimistis kesejahteraan petani akan meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Ranna Hidfitriyadi menjelaskan pembangunan jalan usaha tani dilakukan melalui dua sumber pendanaan. Bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk betonisasi sepanjang 253 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 12 sentimeter.
Adapun bantuan APBD Kabupaten Jepara digunakan untuk betonisasi sepanjang 700 meter dengan lebar 2,3 meter dan ketebalan 12 sentimeter.
“Total panjang jalan yang dibangun mencapai 953 meter. Selain itu, TMMD juga membangun tiga unit Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat,” jelas Ranna. (*)
