HALO JEPARA- Pemanfaatan Bendung Bapangan untuk air baku PDAM Jepara butuh Rp40 miliar.
Bendung Bapangan Air Baku di Kecamatan Jepara disiapkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi defisit pasokan air bersih di kawasan perkotaan. Selain memenuhi kebutuhan dasar, kawasan ini juga direncanakan dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi berbasis lingkungan.
Bupati Jepara Witiarso Utomo mengungkapkan, keterbatasan sumber daya air saat ini membuat pelayanan Perumda Air Minum Tirta Jungporo belum berjalan maksimal.
Bendung Bapangan, kata dia, telah selesai dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan akan dilanjutkan oleh Direktorat Cipta Karya untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA).
“Jika instalasi pengolahan sudah dibangun dan beroperasi, maka kebutuhan air baku di wilayah kota bisa tercukupi, bahkan berpotensi surplus,” ujar Mas Wiwit, sapaan akrabnya saat meninjau embung, Kamis (15/5/2025).
Kunjungan ke Bendung Bapangan dihadiri Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno, Penjabat Sekda Ary Bachtiar, jajaran perangkat daerah, Forkopimcam, serta lurah setempat.
Mas Wiwit menegaskan pengajuan pembangunan IPA akan diajukan ke Kementerian PUPR, bukan menggunakan APBD. Proposal ditargetkan masuk maksimal akhir Juni 2025 agar dapat direalisasikan tahun depan. “Kita akan ajukan tahun ini, maksimal Juni harusnya kita masukkan supaya tahun depan bisa terealisasi. Mohon doanya,” tuturnya.
Selain sebagai sumber air baku, Bendung Bapangan juga dinilai potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata edukasi. Pemerintah daerah berencana berkoordinasi dengan BBWS terkait izin pemanfaatan kawasan. “Selain fasilitas air baku, kawasan ini sangat potensial untuk dijadikan wisata berbasis edukasi lingkungan,” tutur Mas Wiwit.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Jungporo, Sapto Budiriyanto, menjelaskan bahwa embung memiliki kapasitas teknis sebesar 100 liter per detik. Namun saat ini baru diizinkan untuk pemanfaatan sebesar 50 liter per detik.
“Potensi embung cukup untuk kebutuhan air bersih setahun penuh, termasuk di musim kemarau seperti Agustus dan September,” jelasnya.
Kendati demikian, fasilitas belum dapat dimanfaatkan karena belum tersedia instalasi pengolahan air. Menurutnya, pembangunan IPA membutuhkan anggaran sebesar Rp40 miliar – Rp45 miliar.
Ketiadaan alokasi dana membuat Perumda belum bersedia menerima pengelolaan embung dari BBWS. “Sebetulnya mau diserahkan kepada pihak PDAM, tapi PDAM tidak berani untuk menerima karena belum punya anggaran untuk mengelola, mengoperasi, dan pemeliharaannya,” imbuhnya.
Selain itu, Sapto menambahkan bahwa saat ini kebutuhan air bersih wilayah kota masih defisit sekitar 36 liter per detik. Pelayanan kepada 21 ribu pelanggan masih mengandalkan 20 sumur air tanah, yang kapasitasnya terbatas.
Sapto menambahkan, desain pengembangan telah disiapkan. Salah satu rencana ialah pembangunan gedung edukasi yang akan digunakan sebagai sarana belajar. Itu mengenai proses pengolahan air siap minum.
