HALO JEPARA– Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Hj. Hindun Anisah melaksanakan fungsi pengawasan dengan memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) di Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, Jum’at 25 Juli 2025 di balai desa setempat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Jawa Tengah 2 (Jepara, Kudus, Demak) ingin memastikan penyaluran beras tepat sasaran sesuai kriteria pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM)
“Saya ngin memastikan bantuan pangan ini tepat sasaran sesuai yang diharapkan Presiden Prabowo. Jangan sampai ada warga yang sangat membutuhkan namun justru terlewatkan,” kata Bunda Hindun, panggilan akrab Hindun Anisah.
“Bantuan pangan ini harus dirasakan manfaatnya dan jangan sampai dijual lagi. Jangan sampai ada warga masyarakat yang kekurangan pangan,” lanjut Hindun.
“Data KPM ini memang harus riil dan angkanya harus benar-benar sesuai kenyataan di lapangan karena ini akan membantu meyakinkan kami dalam memgambil kebijakan di DPR bersama mitra kerja dari pemerintah,” jelas Hindun di hadapan puluhan ibu-ibu penerima manfaat.
Wakil Kepala Cabang Bulog Pati Adi Pratama yang hadir dalam penyaluran bantuan pangan tersebut menjelaskan penugasan yang diberikan pemerintah kepada Bulog.
“Sesuai penugasan dari pemerintah pusat, untuk penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Jepara dimulai pada Senin, 21 Juli 2025 lalu dan harus selesai akhir Juli 2025,” ungkap Adi Pratama.
“Kami juga bertugas menjaga stabilitas harga beras karena saat ini harga beras cukup tinggi,” lanjut Adi.
Sementara itu Petinggi Desa Papasan M. Idham Kholiq menyampaikan kondisi desanya yang termasuk kawasan pinggiran Jepara.
“Papasan adalah desa terluar di Kecamatan Bangsri. Di Desa kami ada 321 KPM yang tersebar di 13 RT dalam 3 RW. Verifikasi faktual terhadap KPM kami lakukan sesuai kriteria yang diberikan pemerintah melalui pendamping desa,” ujar Idham.
.
“Pendistribusian bantuan pangan kami lakukan bertahap per-RT agar tidak penumpukan warga penerima manfaat,” tandas Idham. (*)
