Analis: Dr. M. Kholidul Adib, MSi*
HALO JEPARA- Hingga hari ini sudah ada dua bakal Cagub Jateng yang diumumkan oleh partai politik. Partai-partai yang bergabung dalam poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berisi Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Demokrat, PSI bahkan diikuti oleh Nasdem dan kemungkinan sebentar lagi PPP mengusung Komjen Pol Ahmad Luthfi sebagai bakal Cagub dan KH Taj Yasin sebagai bakal Cawagub Jateng dalam Pilgub Jateng 2024.
Kemudian PDIP juga sudah mengumumkan rekomendasinya untuk Jenderal (Purn) Andika Perkasa sebagai bakal Cagub dan Hendrar Prihadi sebagai bakal Cawagub Jateng.
Sedang PKB dan PKS belum mengumunkan dukungannya. Besar kemungkinan PKB akan mengusung KH Yusuf Chudlori dan Joko Suranto (pengusaha) untuk maju sebagai cagub-cawagub poros tengah. Kehadiran Cagub Jateng poros tengah ini diharapkan bisa menjadi penyeimbang agar pertarungan Pilgub Jateng tidak hanya Andika vis to vis Ahmad Luthfi saja.
Kehadiran dua jenderal yakni Ahmad Luthfi yang berasal dari Polri dan Andika Perkasa dari TNI dalam Pilgub Jateng memang layak jadi sorotan. Kehadiran keduanya menimbulkan kekhawatiran jika kedua jenderal yang menjadi Cagub Jateng tersebut akan menyeret institusi asal keduanya untuk terlibat dalam pertarungan Pilgub Jateng 2024.
Kekhawatiran ini cukup beralasan meskipun aturan di atas kertas menegaskan jika institusi TNI maupun Polri sebagai aparat pertahanan dan keamanan negara harus netral dalam gawe Pilkada Serentak 2024. Namun kondisi di lapangan bisa jadi berbeda dan bahkan melenceng dari aturan di atas kertas.
Untuk diketahui, saat ini, Jenderal Andika Perkasa sudah pensiun. Sedang Komjen Ahmad Luthfi baru akan pensiun pada Oktober 2024. Atau dengan kata lain, saat mendaftar sebagai bakal Cagub Jateng 2024, ia masih aktif sebagai anggota Polri, kecuali kalau mengajukan pensiun dini.
Potensi ketidaknetralan akan selalu ada. Dan jika ada indikasi ketidaknetralan maka akan memicu ketidakpuasan elemen masyarakat yang berbeda dukungan saat Pilkada Serentak 2024.
Hal ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik di kalangan masyarakat. Harapan kita tentu saja Pilgub Jateng 2024 berjalan dengan damai tidak ada kekerasan.
Ahmad Luthfi yang pernah menjadi Kapolda Jateng memang lebih populer di kalangan masyarakat dan lebih siap mengikuti pilgub apalagi mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang didukung Jokowi dan Prabowo Subianto.
Jenderal bintang tiga ini juga sudah memahami kondisi dan peta masyarakat Jateng. Ia juga sudah banyak membangun jaringan ke berbagai elemen masyarakat, maka wajar jika Ahmad Luthfi sementara ini lebih populer apalagi balihonya sudah beberapa bulan lalu muncul merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Kondisinya berbeda dengan Andika Perkasa yang baru muncul belakangan ini. Apalagi mantan Panglima TNI ini lebih banyak di luar Jateng. Namun berkat dukungan total dari PDIP yang memiliki basis massa loyal di Jateng, Andika Perkasa mudah untuk bergerak membangun dukungan masyarakat.
Apakah kedua cagub berlabel jenderal ini akan menggeret institusinya dalam Pilgub Jateng? Secara jaringan, Ahmad Luthfi atau Andika Perkasa sama-sama punya kemungkinan untuk menggunakan institusinya masing-masing untuk terlibat dalam Pilgub Jateng.
Kalau dari sisi peluang mungkin Ahmad Luthfi yang didukung oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto lebih punya kemungkinan untuk menggunakan institusinya tapi sekali lagi saya yakin beliau tidak akan menggunakan Polri untuk kepentingan Pilgub Jateng.
Sedangkan Jenderal (purn) Andika Perkasa juga ada kemungkinan menggunakan institusi TNI mengingat beliau juga mantan panglima TNI. Meskipun garis komando TNI sekarang berada pada panglima yang sekarang aktif yang tentu saja lebih tunduk kepada Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo yang nanti bulan Oktober akan dilantik menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Terlepas dari itu, pilkada adalah bagian dari mekanisme suksesi kepemimpinan di tingkat lokal dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi karena inti dari demokrasi adalah penegakan hukum. Oleh karena itu kita berharap UU Pilkada benar-benar dipatuhi demi terciptanya demokrasi yang sesungguhnya.
Kita berharap sukses Pilkada tak sebatas gawe demokrasi prosedural tapi juga demokrasi substansial yaitu demokrasi yang benar-benar menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat bukan dimainkan oleh mereka yang ingin menang dengan curang.
Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus tegas mengawal Pilkada Serentak 2024 agar berjalan dengan demokratis dan bermartabat salah satunya dengan mengawasi aparat negara baik TNI, Polri termasuk ASN. Para abdi negara itu harus dipastikan benar-benar netral tidak terlibat dalam dukungan pilkada.
Masyarakat juga harus aktif mengawasi jangan sampai institusi negara ikut terlibat dukung-mendukung cagub tertentu. Jika menemukan ada indikasi tidak netral maka harus dilaporkan ke Bawaslu.
Presiden Jokowi juga harus bisa menjamin bahwa institusi TNI maupun Polri benar-benar netral dan tidak benturan di lapangan seiring ikutnya mantan petinggi TNI dan Polri yang maju dalam Pilkada Serentak 2024.
