Kuota Elpiji 3 Kilogram di Jepara Diusulkan Ditambah, Dukung UMKM

Bermanfaat juga Atasi Kelangkaan dan Lonjakan Harga Elpiji Bersubsidi

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta dan rombongan sidak ke salah satu pangkalan elpiji 3 Kg di Karimunjawa, Jumat (18/10/2024)
Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta dan rombongan sidak ke salah satu pangkalan elpiji 3 Kg di Karimunjawa, Jumat (18/10/2024)

HALO JEPARA – Kuota elpiji 3 kilogram di Jepara pada tahun 2025 diusulkan ditambah. Penambahan kuota elpiji 3 kilogram yang diusulkan Pemkab Jepara sebesar 48,9 persen dari sebelumnya.

Usulan itu demi memenuhi kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus meningkat.

Kuota elpiji 3 kg di Jepara tahun 2023 sebanyak 11.437.667 tabung. Lalu pada tahun 2024, Pemkab Jepara mengusulkan kuota sebanyak 19.155.888 tabung gas melon atau setara 57.467 matrik ton.

Asisten II Sekda Kabupaten Jepara Hery Yulianto, menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah UMKM di daerah ini menunjukkan tren yang positif.

Saat ini, UMKM di Jepara mencapai lebih dari 81 ribu unit, dengan hampir 29 ribu di antaranya bergantung pada elpiji bersubsidi.

“Kami melihat perkembangan UMKM di Jepara ini luar biasa. Kebutuhan LPG 3 kilogram ini lebih banyak ke arah UMKM,” jelasnya saat menjadi narasumber dialog interaktif di Radio Kartini 94,2 FM Jepara, Sabtu (2/11/2024)

LIHAT JUGA :  3 Tempat Camping di Jepara yang Asyik Saat Liburan Akhir Tahun 2024, Suasananya Bikin Betah

Dialog interaktif tersebut dipandu oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, mengangkat tema “Dinamika Pembangunan di Jepara.”

Acara ini juga melibatkan berbagai narasumber, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta anggota DPRD Jepara.

Seperti diketahui, kelangkaan elpiji 3 kilogram beberapa kali dilaporkan terjadi di Jepara pada beberapa bulan lalu. Karena langka, akhirnya memicu terjadinya lonjakan harga elpiji bersubsidi tersebut. Bahkan lonjakan harga di lapangan bisa dua kali lipat atau lebih dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Selain mengusulkan penambahan kuota LPG, Hery mengungkapkan bahwa Pemkab Jepara juga berencana meminta tambahan kuota BBM jenis solar dan pertalite sebesar 10 persen.

“Tahun depan, kita coba mintakan tambahan. Kami berharap nanti dari Pertamina bisa merealisasikan,” ungkapnya.

LIHAT JUGA :  Jadwal Bioskop Jepara Senin 6 Januari 2025, Panggonan Wingit 2 dan Utusan Iblis Hadirkan Horor Tak Biasa

Terkait kebutuhan elpiji di Karimunjawa, Asisten II Sekda ini mengatakan jika kondisi geografis kepulauan tersebut mengakibatkan biaya distribusi yang lebih tinggi.

Harga eceran tertinggi LPG di Jepara sebesar Rp18.000. Sedangkan di Karimunjawa mencapai Rp27.500 akibat adanya biaya operasional tambahan.

“Ada tambahan biaya operasional untuk ke sana, jadi ada selisih Rp9.500 dengan harga yang ada di Jepara,” kata dia.

Saat ini, lanjutnya, Pemkab Jepara secara rutin mengirimkan 2 ribu tabung LPG 3 kilogram setiap pekan. Sedangkan upaya antisipasi lonjakan kebutuhan saat momen libur akhir tahun, pihaknya juga bakal mengajukan permohonan penambahan kuota fakultatif.

“Biasanya akan kita luncurkan di awal atau pertengahan Desember, sambil kita memantau ketersediaan di sana (Karimunjawa),” imbuhnya.

Di sisi lain, saat ditanya oleh Pj. Bupati Jepara mengenai sembako, Hery menjelaskan bahwa komoditas ini lebih aman. Itu karena tidak memerlukan metode pengangkutan khusus. Berbeda dengan BBM dan tabung gas yang memerlukan spesialis dalam pengangkutan.

LIHAT JUGA :  Jadwal Bioskop Jepara Selasa 7 Januari 2025, 2nd Miracle in Cell No. 7 Jadi Adu Chemistry Vino Bastian dengan Graciella Abigail

“Secara umum, ketersediaan LPG dan sembako di Jepara dipastikan tercukupi hingga akhir tahun,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengingatkan pengusaha besar, seperti restoran, untuk tidak menggunakan LPG subsidi 3 kilogram. Elpiji bersubsidi seharusnya digunakan untuk masyarakat miskin dan UMKM.

“Orang dengan ekonomi mampu, pengusaha besar, seperti restoran jangan menggunakan LPG subsidi 3 kilogram. Itu digunakan untuk masyarakat miskin dan UMKM,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, pembahasan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) juga menjadi sorotan. Hery menjelaskan bahwa penentuan UMR menggunakan beberapa indikator, termasuk inflasi dan aturan koefisien. Jepara diberikan batas waktu hingga 30 November untuk menetapkan besaran UMR yang akan berlaku pada tahun 2025.

Edy Supriyanta berharap, pekerja bersabar menunggu keputusan tersebut.

“Sebelumnya, Jepara termasuk yang terbaik, dengan kenaikan 7,8 persen. Ini tertinggi se-Indonesia,” ungkapnya.