HALO JEPARA – DPRD dukung progam Jepara Mulus. Sebanyak 50 persen anggaran dana aspirasi DPRD Jepara diarahkan untuk infrastruktur jalan.
Dana aspirasi atau pokir DPRD Jepara sekitar Rp 114 miliar tiap tahun. Praktis jika dihitung ada anggaran sebesar Rp 57 miliar yang diarahkan infrastruktur jalan.
Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna mengatakan kebijakan yang selaras dengan progam andalan Bupati Witiarso Utomo ini sudah disepakati oleh seluruh anggota dewan yang berasal dari lintas komisi dan fraksi. Pihaknya ingin aspirasi yang berkembang di masyarakat bisa terjawab seiring kebijakan ini.
“Ini baru pertama kali, sejarah, pemerintah dan DPRD Jepara sepakat, seluruh anggota dewan juga sepakat,” kata Agus Sutisna usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jepara Penyampaian Pidato Sambutan Bupati periode 2025-2030, Senin (3/3/2025).
Menurut politisi PPP ini, anggaran pokir sebesar Rp 57; miliar yang digeser untuk infrastruktur jalan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jepara. Sedang anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK), dipastikan tidak akan terpengaruh sinkronisasi anggaran tersebut.
“Ini akan dimulai pada 2026. Untuk tahun ini kita tetap lakukan efisiensi anggaran untuk difokuskan perbaikan jalan,” jelasnya.
Disinggung soal dampak pergeseran anggaran ke infrastruktur jalan ini, menurutnya memang akan berimbas ke sektor lainnya. Porsi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan akan lebih kecil dibanding infrastruktur jalan.
Namun Agus Sutisna menegaskan jika progam infrastruktur jalan itu memang merupakan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Jadi saat ini tuntutan masyarakat yang signifikan adalah infrastruktur jalan. Makanya porsinya akan jauh lebih besar dibanding lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo saat pidato perdana rapat paripurna di Gedung DPRD, mengajak para wakil rakyat di Kota Ukir untuk meningkatkan sinergi dalam berbagai sektor kehidupan. Meski berbeda pilihan saat pemilu atau pilkada menurutnya hal itu tak harus menjadi kendala saat menelurkan kebijakan untuk kemajuan Jepara.
“Perbedaan politik adalah keniscayaan. Kini saatnya bersatu lagi untuk Jepara,” tandasnya.
