Forum R3 Ingin Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Ketua Dewan: Pasti Akan Diakomodir
HALO JEPARA- Perwakilan Forum Komunikasi R3 yang sudah mengabdi di instansi pemerintah namun belum diangkat PPPK mengadukan nasibnya ke wakil rakyat. Mereka ingin ada kepastian nasib dari Pemkab Jepara.
Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, menerima langsung audiensi tersebut. Hadir Ketua Forum R3 Mustakim, bersama beberapa pengurus, membawa satu tuntutan yang jelas yakni agar segera ada kepastian terkait nasib mereka.
“Forum R3 mendesak Pemkab dan DPRD Jepara memperjuangkan pengangkatan mereka sebagai PPPK, meski hanya paruh waktu, seperti amanat KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025,” kata Mustakim.
Mustakim mengatakan ia dan teman-temannya merupakan peserta seleksi PPPK Tahap 1 Tahun 2024 yang belum mendapatkan formasi non-ASN yang sudah tercatat di database BKN. Jumlahnya 412 orang tenaga teknis dari instansi pendidikan dan OPD. Sekitar 200 orang lainnya non-ASN yang tidak lolos CPNS.
Forum R3, kata Mustakim meminta agar Pemkab Jepara mengusulkan mereka menjadi PPPK Paruh Waktu dengan gaji setara Upah Minimum Kabupaten dan fasilitas lain sesuai ketentuan. Durasi kontrak selama setahun, lalu setelah itu menjadi PPPK penuh waktu.
“Kami ini sudah mengabdi bertahun-tahun. Kami hanya minta kepastian,” ujar Mustakim.
Jika usulan itu berjalan, diperkirakan anggaran dari APBD Jepara yang dibutuhkan sekitar Rp 18 miliar – Rp 24 miliar per tahun.
“Forum R3 berharap DPRD Jepara menjadi jembatan penting agar tahun 2025 kami bisa diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu, dan pada tahun berikutnya menjadi PPPK penuh waktu,” harap salah satu anggota Forum R3.
Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna memberi jawaban yang memberi ruang harapan ratusan anggota Forum R3.
“Tenang saja, pemerintah tidak akan memihaktigakan tenaga honorer yang sudah mengabdi. Pasti akan diakomodir. Hanya saja, kita harus sabar menunggu kesiapan postur anggaran,” ujarnya.
Agus juga berkomitmen untuk mendorong komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Saya akan bicara dengan pemerintah daerah, supaya usulan PPPK paruh waktu ini segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Jangan sampai mereka terkatung-katung tanpa kepastian,” tandasnya. (*)
