HALO JEPARA – Anggota DPRD Jepara Fraksi Nasdem Nur Hidayat melayangkan kritik kepada Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta dan jajarannya lantaran kerap menyelenggarakan acara hiburan bahkan menyawer biduan terlebih saat kegiatan di pendopo kabupaten.
Aksi tersebut dinilai tak pantas dilakukan oleh pemimpin di Kota Ukir. Terlebih saat ini masih banyak masyarakat yang hidup susah.
Tak hanya, menurut Nur Hidayat, aksi joget-joget dan nyawer biduan itu juga tak etis dilakukan di Pendopo Kabupaten Jepara yang termasuk bangunan bersejarah di Kota Ukir. Sebab di kawasan pendopo itu juga, ada sejarah hidup Pahlawan Emansipasi Perempuan Indonesia asal Jepara, RA Kartini.
Kritikan itu disampaikan Nur Hidayat saat rapat paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, Senin (23/10/2024).
“Mengundang biduan dan joget-jogetan itu tidak memperlihatkan sebagai kepala daerah yang memperhatikan nasib masyarakat. Masih banyak masyarakat kita di bawah yang melaske (kesusahan),” kata Nur Hidayat.
Pj Bupati Jepara atau pemkab, kata Nur Hidayat memang cukup sering menggelar acara – acara hiburan.
Biduan-biduan kelas daerah hingga luar nasional dengan harga mahal juga kerap diundang.
Bahkan, beberapa kali digelar di Pendopo RA Kartini, yang merupakan salah satu tempat penting bagi masyarakat Kota Ukir.
Di tengah-tengah acara hiburan itu, seringkali Pj bupati dan beberapa pejabat ikut menyumbang lagu.
Tak jarang, para pejabat, termasuk Pj bupati juga nyawer biduan.
“Sudah sering sekali itu (acara joget-jogetan) itu. Baik di pendapa kabupaten atau balai desa,” ucap Nur Hidayat.
Bagi dia, PJ bupati dan para pejabat pemda seolah tak punya rasa keprihatinan atas kondisi masyarakat saat ini.
Dia menilai, masyarakat saat ini masih banyak yang kesusahan.
Meskipun beberapa acara itu terkadang tidak menggunakan biaya dari APBD, tapi menurut Nur Hidayat sikap para pejabat itu tetaplah tidak etis.
“Ini malah para pejabat kita sering euforia, happy-happy. Mbok ya, perasaan masyarakat itu dijaga,” ucapnya.
Nur Hidayat menyampaikan bahwa merasa kecewa dengan acara-acara hiburan dangdut yang digelar di Pendopo Kabupaten Jepara.
Menurutnya itu sangat tidak etis. Pasalnya, selain tempat itu merupakan pusat pemerintahan, pendapa juga merupakan rumah Pahlawan Emansipasi Perempuan Indonesia, RA Kartini.
“Sangat tidak etis. Itu rumah ibu RA Kartini tapi malah dipakai joget-joget,” ungkapnya.
Nur Hidayat juga menilai bahwa Edy Supriyanta tidak mengingat posisinya yang saat ini masuk masa akhir jabatannya sebagai Pj Bupati Jepara.
Bukannya fokus dengan target-target yang belum tercapai, terutama APDB yang defisit, justru memperbanyak agenda-agenda berbau euforia.
Untuk itu, Nur Hidayat meminta agar tingkah laku tak etis semacam itu dihentikan. Dirinya berharap agar para pejabat menjaga perasaan masyarakat.
“Sudahilah acara-acara jogetan-jogetan seperti itu. Perlu diingat, ini masa akhir jabatan (pj bupati). Sudahilah, itu sangat tidak etis. Fokuslah, konsentrasi saja untuk bekerja, untuk mengejar target-target yang belum tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan jika tak semua kegiatan yang digelar di Jepara dibiayai pemkab.
Salah satunya seperti kegiatan hiburan yang akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2024. Menurutnya kegiatan itu digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kalau acara besok yang menghadirkan artis nasional itu ketika Hari Sumpah Pemuda itu yang mengadakan Pemprov Jateng, kami hanya mendapatkan tempat saja itu tidak mengeluarkan uang,” tandas Edy Supriyanta saat menanggapi catatan Nur Hidayat ketika rapat paripurna di Gedung DPRD Jepara. (*)